Address Location

marketing@jogjaecowisata.com

Apa Itu BPHTB : Definisi, Ketentuan, Syarat & Contoh Perhitungan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Apa Itu BPHTB

Apa Itu BPHTB? BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang ditanggung oleh pembeli saat membeli sebuah rumah baik dari developer maupun dari perorangan.

Bea ini hampir mirip seperti Pajak Pengasilan (PPh) ayng dibebankan kepada penjual. Hal ini supaya baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak saat terjadi transaksi jual beli rumah ataupun jenis property lainnya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB). Di dalam aturan tersebut dijelaskan kalau BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk semua jenis perolehanya.

Semula, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Adapun tarif Bea ini adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Gimana? Sekarang sudah paham Apa Itu BPHTB? sekarang kita lanjutkan ke point berikutnya.

Baca Juga : 4 Tips Cara Menawar Rumah Agar Mendapatkan Harga Murah

Ketentuan BPHTB

Dalam mengurus Bea tersebut, agar terpenuhinya unsur legalitas, maka proses pemindahtanganan hak atas tanah dan/atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris.

Hal ini diatur di dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, diantaranya: 

  • Setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, PPAT atau notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  • Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
  • Pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Sementara itu, risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Baca Juga : Agar Cepat Laku ini dia 4 Tips Jitu Menjual Rumah Melalui Portal Properti

Objek BPHTB

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang BPHTB, objek Bea ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi:

  • Jual beli
  • Tukar-menukar
  • Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah, namun pemberi hibah masih hidup).
  • Hibah wasit (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun belaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia).
  • Waris
  • Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
  • Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  • Penunjukan pembeli dalam lelang
  • Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  • Penggabungan usaha
  • Peleburan Usaha
  • Pemekaran Usaha
  • Hadiah

Baca Juga : Cara Membedakan Sertifikat Asli dan Palsu

Syarat BPHTB

1. Syarat BPHTB Jual Beli

  • Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
  • Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun yang bersangkutan.
  • Fotokopi KTP wajib pajak.
  • Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir.
  • Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik.

2. Syarat BPHTB Jika Bentuk Hibah atau Waris

  • SSPD BPHTB.
  • Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan.
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib pajak.
  • Fotokopi STTS/struk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir.
  • Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik.
  • Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah.
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Baca Juga : Tips Membeli Properti Untuk Investor Pemula

Contoh Perhitungan BPHTB

1. Rumus Perhitungan 

Rumus menghitung BPHTB adalah Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP – NPOPTKP). Besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp60.000.000 untuk setiap wajib pajak.

2. Contoh Kasus

Berikut ini contoh kasus dari perhitungannya:

Novan membeli sebidang tanah seharga Rp500.000.000 di daerah Yogyakarta. Besarnya NPOPTKP kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp60.000.000 untuk setiap perolehan hak.

Berikut ini perhitungannya: 

  • NPOP: Rp500.000.000
  • NPOPTKP: Rp60.000.000
  • 5% x (Rp500.000.000 – Rp60.000.000)
  • 5% x Rp440.000.000 = Rp22.000.000

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Indra wajib membayar seharga Rp22.000.000.

Demikian penjelasan tentang Apa Itu BPHTB, semoga artikel ini bisa membantu kamu dalam mencari informasi seputar hal-hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli properti.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Leave a CommentYour email address will not be published.

Request E-Brochure Jogja Eco Park.pdf

Layanan Kami

Edukasi

  • Site Project

    Bulus II, Candibinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582

  • Marketing Gallery

    Bulus II, Candibinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582

  • Site Project

    Bulus II, Candibinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582

  • Marketing Gallery

    Bulus II, Candibinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582

Follow Us On Social Media

@ 2021 Jogja Eco Wisata - Create By Digimoonstar